KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MENGATASI KEMISKINAN

BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah

          Salah satu penghambat pembangaunan ekonomi adalah kemiskinan. Ia merupakan tolak ukur bagi sebuah negara apakah pembangunan yang tengah berlangsung dapat di nikmati oleh segenap warga negaranya tanpa memandang hal-hal yang bersifat atributif. Dengan kata lain, pembangunan yang berlangsung benar-benar merata dalam masyarakat.¹

  Kemiskinan bukan merupakan sesuatu yang berdiri sendiri, sebab ia merupakan akibat dari tidak tercapainya pembangunan ekonomi yang berlangsung. Dalam hal ini, kemiskinan akan makin bertambah seiring tidak terjadinya pemerataan pembangunan. Pada tahun 2010 jumlah rakyat miskin mencapai 31 juta jiwa (13,3 persen) dan menurun menjadi 30 juta jiwa (12,5persen) pada tahun 2011. Antara tahun 2012 sampai 2013 jumlah penduduk miskin kembali menurun sekitar 29 juta jiwa atau sekitar (11,7 persen pada tahun 2012) dan (11,5 persen pada tahun 2013). Sedangkan pada tahun 2014 kembali mengalami penurunan sebesar 28 juta jiwa (11,0 persen). Dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 jumlah kemiskinan di Indonesia semakin menurun ditandai dengan jumlah angka kemiskinan yang setiap tahunnya menurun.²

  Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (poverty line) atau batas kemiskinan (proverty threshold). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. (BPS dan Depsos, 2004:4).³

Kemiuskinan pada umumnya didefenisikan dari segi ekonomi, khusunya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima oleh seseorang. Namun demikian, secara luas kemiskinan juga kerap didefenisikan sebagai kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan: kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat (SMERU dalam Suharto,2002:3)

                  

B.  Identifikasi Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah yang penulis kemukakan dalam penulisan makalah ini, maka penulis merumuskan beberapa identifikasi masalah yang berkenaan latar belakang masalah seperti berikut ini.

1.      Potret kemiskinan ?

2.      Bagaimanakah upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ?

¹Https://marx83.wordpress.com/2008/07/05/upaya-penanggulangan-kemiskinan/diakses-pada Kamis 14-Mei-2015 pukul 10:45 wita.

²Sumber: Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS) diakses dari investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/kemiskinan/item301/,pada14-Mei-2015 pukul 12:41 wita.

³Edi Suharto. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Reflika Aditama. Bandung.  2005. hlm. 133-134.

BAB II

TINJAUAN TEORITIK

Sebatas pengetahuan penulis, pembahasan mengenai kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan sudah banyak dibahas sebelumnya baik dalam penelitian karya ilmiah maupun dalam beberapa buku yang membahas mengenai kemiskinan.

       Berdasarkan penelusuran pada tinjauan teoritik yang penulis lakukan penulis menemukan beberapa buku dan artikel yang hampir sama dengan judul makalah yang penulis lakukan yaitu buku dan artikel yang berjudul.

1.    Buku karya Michael Sherraden pada tahun 2005, mengenai Aset Untuk Orang Miskin Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan. Dalam buku tersebut pembahasan lebih spesifik pada bentuk dan komposisi Negara kesejahteraan bagi orang miskin guna mempermudah langkah pemerintah mengentaskan kemiskinan.⁴

2.    Buku Karya Soetomo pada tahun 2008, mengenai Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya yang memfokuskan pada Masalah Sosial sebagai inspirasi perubahan (kasus kemiskinan). Sebagaimana diketahui, kehidupan yang menjadi dambaan masyarakat adalah kondisi yang sejahtera. Dengan demikian, kondisi yang menunjukkan adanya taraf hidup yang rendah merupakan sasaran utama usaha perbaikan dalam rangka perwujudan kehidupan sejahtera. Kondisi kemiskinan dengan berbagai dimensi dan implikasinya, merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang menggambarkan kondisi kesejahteraan yang rendah.⁵

          ⁴Michael Sherraden. Aset Untuk Orang Miskin. Rajawali Press. Jakarta. 2005. hlm.80.

⁵Soetomo. Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2008. hlm.307-308.

BAB III

HASIL PEMBAHASAN

A.  Potret Kemiskinan

1.    Defenisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan konsep dan fenomena berwayuh wajah,bermatra multidimensional. SMERU, misalnya, menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki beberapa ciri (Suharto et.al,.2004:7-8):

a.    Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan komsumsi dasar (pangan,sandang dan papan).

b.    Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).

c.    Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).

d.   Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal.

e.    Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam.

f.     Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.

g.    Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.

h.    Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.

i.      Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

Ellis (1984:242-245) menyatakan bahwa dimensi kemiskinan menyangkut aspek ekonomi, politik, dan sosial-psikologis. Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang.⁶

⁶Edi Suharto. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Reflika Aditama. Bandung.  2005. hlm. 132-133.

2.      Faktor Penyebab Kemiskinan

Pemecahan masalah miskin ternyata tidak dapat dilaksanakan secara sambil lalu saja. Artinya sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi, mereka akan dengan sendirinya mengalami perbaikan. Teori trickel down effect ternyata tidak dapat dipertahankan lagi (Soebroto 1974:4).⁷

Permasalahan masih besarnya penduduk miskin di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal yang antara lain:

Pertama, pemerataan pembangunan belum menyebar secara merata terutama di daerah perdesaan. Penduduk miskin di daerah perdesaan pada tahun 2006 diperkirakan lebih tinggi dari penduduk miskin di daerah perkotaan. Kesempatan berusaha di daerah perdesaan dan perkotaan belum dapat mendorong penciptaan pendapatan bagi masyarakat terutama bagi rumah tangga miskin. Masih tingginya pengangguran terbuka di daerah perdesaan dibandingkan dengan di daerah perkotaan menyebabkan kurangnya sumber pendapatan bagi masyarakat miskin terutama di daerah perdesaan. Sementara itu masyarakat miskin yang banyak menggantungkan hidupnya pada usaha mikro masih mengalami keterbatasan dalam memperoleh akses permodalan dan sangat rendah produktivitasnya.

Kedua, masyarakat miskin belum mampu menjangkau pelayanan dan fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, serta transportasi. Gizi buruk masih terjadi di lapisan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan terutama oleh cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang belum memadai. Bantuan sosial kepada masyarakat miskin, pelayanan bantuan kepada masyarakat rentan (seperti penyandang cacat, lanjut usia, dan yatim-piatu), dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin masih jauh dari memadai. Prasarana dan sarana transportasi di daerah terisolir masih kurang mencukupi untuk mendukung penciptaan kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat miskin.

Ketiga, harga bahan pokok terutama beras cenderung berfluktuasi sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat miskin. Kondisi terakhir, di mana dunia sedang di landa dua krisis besar yakni krisis pangan dan krisis energi, juga turut mempengaruhi lonjakan jumlah rakyat miskin. Di pasar ASEAN harga beras dengan kualitas patahan sebesar 25 % pada tahun 2007 adalah sebesar 330 dollar AS per ton. Pada bulan maret kemarin sudah sampai level 500 dollar AS per ton. Harga beras Vietnam dengan kualitas patahan 5% pecan lalu setersebut besar 550 dollar AS per ton. Sedangkan patahan 10% mencapai 540 dollar AS per ton. Sementara di India harga beras dengan patahan 5% menembus level 650 dollar AS per ton. Di Argentian harga beras dengan patahn 10% sebesar 625 dollar AS per ton. Sedangkan di Uruguay mencapai 630 dollar AS per ton. Kualitas beras medium di pasar Asia rata-rata mengalami kenaikan sebesar 52%.⁸

         ⁷Mujianto Sumardi dan Hans-Dieter. Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok. Rajawali Press. Jakarta. hlm. 1-2.

⁸Https://marx83.wordpress.com/2008/07/05/upaya-penanggulangan-kemiskinan/diakses pada Kamis 14 Mei 2015 pukul 10:45 wita.

B.  Upaya Pemerintah dalam Mengentaskan Kemiskinan

Meskipun proses pembangunan terus berlangsung, namun angka kemiskinan rakyat dunia ketiga ternyata terus menigkat. Kija demikian, kemiskinan ekonomi berarti erat kaitannya dengan sistem ekonomi yang ada dalam pembangunan. Guna memahami masalah ekonomi dan konteks pembangunan.⁹

Mengarah pada pembahasan sebelumnya, ada beberapa langkah yang dilakukan Pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan di Indonesia seperti berikut.

1)   Menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Karena pengangguran adalah salah satu sumber penyebab kemiskinan terbesar di indonesia.

2)   Menghapuskan korupsi. Sebab korupsi adalah salah satu penyebab layanan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal inilah yang kemudian menjadikan masyarakat tidak bisa menikmati hak mereka sebagai warga negara sebagaimana mestinya.

3)   Menggalakkan program zakat. Di indonesia, Islam adalah agama mayoritas. Dan dalam islam ajaran zakat diperkenalkan sebagai media untuk menumbuhkan pemerataan kesejahteraan di antara masyarakat dan mengurangi kesenjangan kaya-miskin. Potensi zakat di indonesia, ditengarai mencapai angka 1 triliun setiap tahunnya. Dan jika bisa dikelola dengan baik akan menjadi potensi besar bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

4)   Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Fokus program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Program yang berkaitan dengan fokus ini seperti : Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton.¹⁰

⁹Http://apriyanis.blogspot.com/2013/04/upaya-pemerintah-untuk-mengatasi.html-diakses pada 14 mei 2015 pukul 16:03.

¹⁰Mansour Fakih. Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2004. hlm. 82.

   Berikut merupakan data mengenai jumlah kemiskinan di Indonesia dari tahun 2010 sampai tahun 2014.

Berdasarkan data diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan namun, berdasarkan analisis kebijakan yang penulis lakukan, kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan belum terealisasi dengan baik. Terbukti dengan masih banyaknya persoalan-persoalan yang terjadi dilingkup kehidupan masyarakat sebagai contoh, masih belum meratanya lapangan pekerjaan baik masyarakat golongan bawah serta penerapan harga bahan pokok disebagian besar daerah di Indonesia masih naik-turun, dan belum terealisasinya bantuan langsung tunai kepada masyarakat karena masih banyaknya kelalaian dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang senantiasa mengorupsi bantuan untuk rakyat sehingga sebagian masyarakat masih melarat.

DAFTAR PUSTAKA

Fakih, Mansour. Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Sherraden, Michael. Aset Untuk Orang Miskin. Jakarta: Rajawali Press, 2005.

Soetomo. Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Suharto, Edi. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Reflika Aditama, 2005.

Sumardi, Mujianto dkk. Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok. Jakarta: Rajawali Press.

Sumber: Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS) diakses dari investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/kemiskinan/item301/,pada14-Mei-2015 pukul 12:41 wita.

Http://apriyanis.blogspot.com/2013/04/upaya-pemerintah-untuk-mengatasi.html-diakses pada 14 mei 2015 pukul 16:03.

Https://marx83.wordpress.com/2008/07/05/upaya-penanggulangan-kemiskinan/diakses-pada Kamis 14-Mei-2015 pukul 10:45 wita.